Aktor Politik Aksi 4 November Ya Presiden Jokowi Sendiri

Berita Hangat Kuku - Peristiwa politik 4 November lalu tidak akan terjadi jika Presiden Jokowi sendiri cepat tanggap dalam komitmennya untuk menegakkan hukum dan UU yang diduga telah dilanggar oleh Gubernur Jakarta nonaktif, Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama.

Begitu pandangan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Arief  Poyuono melalui siaran pers yang diterima redaksi, Minggu (6/11).

"Seharusnya Presiden cepat tanggap dan mengerti betul dengan dampaknya agar tidak menjadi sebuah peristiwa masalah sosial politik di masyarakat serta kegaduhan yang menyulut emosi masyarakat yang mengimani ajaran agama yang diduga dinistakan oleh Basuki Tjahaja Purnama," tegasnya.

Apalagi, sambung dia, umat Islam merupakan mayoritas warga negara Indonesia, termasuk Presiden Jokowi sendiri.

"Jadi aktor politik untuk menyebabkan unjuk rasa menjadi kisruh dan rusuh saya rasa sih tidak ada ya itu cuma bisa-bisanya presiden untuk menutupi ketidakmampuannya dalam menciptakan stabilitas nasional," cetusnya. SUMBER (rm)

Kapal TKI Tenggelam, DPR Pertanyakan Kinerja Nusron

Berita Hangat Kuku - Kapal pembawa TKI ilegal dari Malaysia tenggelam pada Rabu, 2 November 2016. Setidaknya, 54 TKI dilaporkan tewas dalam peristiwa tersebut.

Ketua Komisi IX, Dede Yusuf, menyesalkan kinerja Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang dipimpin Nusron Wahid yang terkesan tidak hadir. Padahal, BNP2TKI merupakan lembaga pemerintah yang dibentuk untuk mengurus semua permasalahan TKI.

"Ini kan sudah hampir seminggu. Dan pada dasarnya ini adalah salah satu tanggung jawab BNP2TKI," kata Dede saat dihubungi, Senin, 7 November 2016.

Dede enggan menjawab apakah Nusron yang merupakan Kepala BNP2TKI lalai dan terlalu sibuk untuk memenangkan pasangan Ahok-Djarot dalam Pilkada DKI 2017, sehingga lupa tugasnya untuk melayani para TKI.

"Saya enggak tahu apakah Nusron sudah melakukan sesuatu atau belum. Tetapi mari kita lihat sama-sama kita semua sebagai politisi tentu dituntut tanggung jawab oleh partai politik kita masing-masing tentunya," kata Dede.

Politikus Partai Demokrat ini mengingatkan tugas sebagai Kepala BNP2TKI sangat mulia. Saat seseorang diberi tugas negara maka itu harus di atas segala-galanya.

"Tanggung jawab kepada negara itu di atas tanggung jawab kita sebagai partai politik. Nah, dalam konteks ini sebagai pejabat ketika disumpah sebagai pejabat negara tentu harus mendahulukan tugasnya," katanya.

Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat itu memastikan, komisinya akan memanggil BNP2TKI terkait kasus tenggelamnya kapal yang dinaiki para TKI di Batam.

"Setelah kita masuk reses kita akan panggil BNP2TKI untuk menjelaskan langkah-langkah apa saja yang sudah dilakukan.� (vv)

Ini Pejabat yang Menyarankan Presiden Tak Temui Demonstran

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Fadli Zon mempertanyakan peran Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto terkait dengan demonstrasi 4 November, Jumat pekan lalu. Politikus Partai Gerindra ini mengaku menerima informasi bahwa Menkopolhukam yang memberi saran agar Presiden Joko Widodo tidak hadir saat demonstrasi tersebut terjadi.

"Saya dapat informasi seperti itu, apa betul begitu? Itu harus dijelaskan," kata Fadli kepada Tempo saat dihubungi pada Senin, 7 November 2016.

Fadli menambahkan, satu hari sebelum aksi dilakukan, dia masih menerima informasi bahwa Presiden Joko Widodo akan menemui para demonstran. Namun, kata dia, pada hari H, Presiden pergi ke tempat lain dan tidak menemui para peserta aksi.

Pada Jumat pekan lalu, ratusan ribu umat Islam mendatangi kawasan Istana Negara, Balai Kota, hingga Bundaran Hotel Indonesia untuk menuntut Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terkait dengan ucapannya yang dianggap telah menistakan umat Islam. Dalam sebuah video, Ahok sempat menyinggung Al-Quran surat Al-Maidah ayat 51. Pernyataan itu disampaikan Ahok ketika melakukan kunjungan kerja ke Kepulauan Seribu.

Awalnya, demonstrasi di depan Istana tersebut berjalan aman dan lancar. Unjuk rasa berubah jadi ricuh saat memasuki malam hari.

Ketika demonstrasi berlangsung, Presiden Jokowi memantau proyek pembangunan kereta di Bandara Soekarno-Hatta. Presiden kembali ke Istana setelah demonstrasi di depan Istana berhenti. Dalam konferensi pers, Presiden mengatakan ada aktor politik di balik demo 4 November.

Mengenai pernyataan Presiden tentang adanya aktor politik di balik demo 4 November ini, Fadli berharap Presiden dapat menjelaskannya karena sekarang adalah era keterbukaan. "Sampaikan saja siapa yang dimaksud, apa yang dilanggarnya," ujarnya.

Menurut Fadli, ketika Presiden tidak menjelaskan siapa yang dimaksud, akan mengingatkannya kembali pada era Orde Baru. Fadli mengungkapkan, dulu ada Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib), yang sering menuduh ada aktor politik di balik demonstrasi.

Bagi Fadli, demo 4 November kemarin murni aksi menuntut kejelasan kasus penistaan agama. Ia mengatakan hal tersebut bisa dibuktikan dengan kedatangan massa yang memakai biaya sendiri. "Mereka mengumpulkan dana sendiri karena ada kesamaan tuntutan," tuturnya. (tempo)

Munarman: Beredar Info, Saksi Ahli yang Membela Ahok Dipersiapkan Jumlahnya Lebih Banyak, Ahok Bebas

Media Dakwah - Sekretaris Umum dan Juru Bicara DPP FPI, Munarman SH pada acara ta�lim bulanan FPI di Markaz Syariah FPI Petamburan Tanah Abang Jakarta Pusat, Ahad 6 November 2016 memaparkan banyak informasi penting kepada puluhan ribu jama�ah yang hadir, khususnya yang berkaitan dengan kasus penistaan Al-Qur�an yang dilakukan oleh Zhong Wan Xie alias Ahok.

Munarman menyatakan: �Kami telah mendapat info, mendapat bocoran bahwa saksi-saksi ahli yang membela Ahok dipersiapkan jumlahnya jauh lebih banyak dari yang anti. Yang anti cuma Habib Rizieq dan MUI, lainnya dipilih yang pembela-pembela Ahok. Sehingga ujung-ujungnya Ahok akan dibebaskan dengan alasan saksi-saksi ahli lebih banyak yang menyatakan Ahok tidak bersalah!�

Mantan ketua umum YLBHI ini menambahkan:

�Tugas polisi itu bukan menyatakan Ahok bersalah atau tidak bersalah, itu tugas pengadilan. Tugas polisi adalah memberantas kejahatan. Apabila ada laporan maka harus diproses hukum, lalu pengadilanlah yang menyatakan bersalah atau tidaknya.�

�Makanya ada pengadilan, begitulah hukum yang berlaku. Kalau tidak mau begitu ya sekalian saja polisi jadi pengadilannya, polisi jadi hakimnya, jadi jaksanya, jadi penuntut umumnya, ini namanya ilmu hukum kodok!�

Sumber: gubernurmuslim.com

Demo Jutaan Massa, Bachtiar Nasir Beberkan Bukti Kedamaian Islam

Media Dakwah - Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI), Bachtiar Nasir yang merupakan salah satu aktor demo bela Islam denga masa jutaan manusia, ia mengatakan bahwa demonstrasi 4 November merupakan kemenangan besar bagi umat dan sekaligus pembuktian kedamaian islam.

Bisa dibayangkan tuturnya, dimanakan demontrasi dengan massa jutaan orang, namun tetap mampu dikendalikan dengan tidak ada pengrusakan dan kerusuhan. Namun lanjutnya umat islam Indonesia telah mampu membuktikan hal itu.

�Saya sangat bersyukur sekali, kemaren itu merupakan kemenangan yang luar biasa. Tidak merusak fasilitas umum, tidak ada gedung-gedung dihancurkan, tidak rusuh, itu luar biasa. Mereka bisa menahan sabar dan mereka mau dikomando, itu bagi saya merupakan kemenangan besar,� ujarnya kepada Aktual.com, Senin (7/11)

Adapun sedikit kerusuhan yang terjadi menurutnya itu bukan bersumber dari peserta aksi, namun tidak lain merupakan adanya upaya provokasi sebagai bagian dari strategi pembubaran paksa.

Hal menarik bandingnya, dengan massa hanya beberapa kompi saja, kesatuan aparat keamanan tidak mampu dikomandoi oleh pimpinannya. Terbukti pada saat penembakan gas airmata, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Tito Karnavian berkali-kali menyerukan agar menghentikan tembakan, namun itu diabaikan oleh anak buahnya.

�Bisa dilihat, Polri saja hanya memimpin beberapa Kompi tidak bisa mengendalikan pasukannya. Sementara kita dengan massa jutaan yang besifat informal bisa kita komandoi dengan aksi damai,� tandasnya. [akt]

Fokal IMM Laporkan Pelanggaran HAM pada Demo 4 November yang Dilakukan oleh Pihak Pengamanan

Media Dakwah - Forum Keluarga Alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (Fokal IMM) melaporkan sejumlah kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan oleh aparat kepolisian pada aksi damai Jumat 4 November, lalu. Saat penanganan demonstrasi tersebut, ada beberapa hal yang dinilai sangat berlebihan. 

"Dalam demonstrasi yang dilakukan pada 4 November tersebut, kami melihat ada pelanggaran HAM khususnya dilakukan pihak pengamanan," ujar Sekjen Fokal IMM, M Azrul Tanjung, saat melaporkan kasus tersebut ke Komisi Nasional HAM (Komnas HAM) di Jakarta, Senin (7/11).

Azrul menilai, sejak awal para pendemo berusaha untuk mengimbau agar tidak melakukan hal-hal yang tidak disukai. "Tapi kenyataannya, pada penanganan demo tidak sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Misalnya Wakil Presiden dan Kapolri sudah meminta untuk menembakkan gas air mata, tapi kenyataannya oknum aparat malah menembakkan gas air mata," ujarnya.

Akibat tembakan gas air mata tersebut, lanjut dia, dua korban tewas. Azrul menilai korban tewas dipicu oleh tembakan gas air mata yang ditembakkan oleh aparat. Pihaknya juga menemukan bahwa selongsong gas air mata yang digunakan tidak boleh lagi digunakan. Bahkan, dilarang oleh PBB sekalipun.

Selain itu, Azrul menilai ada beberapa kelompok pendemo yang bukan bagian dari pendemo itu sendiri. "Jadi ada semacam rekayasa, sehingga terjadi bentrokan," ujarnya. 

Kuasa Hukum Fokal IMM, Ikhsan mengatakan, ada prosedur penanganan yan tidak sesuai terjadi pada penanganan demo tersebut. Untuk itu, dia meminta pihak Komnas HAM melakukan upaya pengusutan terhadap dugaan pelanggaran HAM itu.

Sementara itu, Ketua Komnas HAM Imdadun Rahmat, mengatakan pihaknya akan melakukan kajian terhadap pengaduan tersebut. "Kami menerima pengaduan ini dan akan memanggil orang-orang yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran HAM tersebut. Perlu diketahui, kami juga menurunkan tim pemantauan dalam aksi demo tersebut," kata Imdadun.

Dia mengatakan, Komnas HAM akan melihat apakah ada pembangkangan dari prosedur yang ditetapkan dan konsekuensinya terhadap masyarakat. Fokal IMM juga membuka laporan pengaduan pelanggaran HAM pada aksi damai tersebut. Masyarakat bisa melaporkannya ke Sekretarian Fokal IMM Jalan Matraman Dalam 1 No 1 Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat. [rol]

Kapolda Metro Jaya Provokasi Massa Aksi Damai Bela Islam? Ini Videonya, Dia Suruh FPI Pukuli HMI

Media Dakwah - Aksi Bela Islam 4 November 2016 menjadi aksi terbesar dan menggetarkan dengan sekitar dua juta massa Umat Islam yang datang dari berbagai pelosok tanah air.

Aksi ini aksi damai, berjalan tertib dari siang hingga malam. Semua mengapresiasi, kagum dengan aksi jutaan massa yang damai dan membuat nyaman siapapun termasuk non muslim, keturunan China, yang sudah banyak testimoni di sosial media akan kekaguman mereka pada Aksi Bela Islam 411 ini.

Namun saat malam, saat para ulama perwakilan Aksi sedang berdialog di Istana dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, tiba-tiba terjadi kericuhan, ada provokasi entah siapa mulai dan dari mana, Santer dikabarkan HMI yang lakukan provokasi hingga terjadi kericuhan.

Siapa provokator dan darimana? Belum jelas.

Atau sengaja dikaburkan.

Baca CNN Indonesia: HMI Bantah Jadi Dalang Ricuh Demo 4 November

Ada 10 provokator yang sempat ditahan Polda Metro Jaya tapi kemudian dilepas lagi dengan alasan tidak cukup bukti.

Baca JPNN: Sempat Ditangkap Polisi, 10 Perusuh Demo 4 November Dilepaskan

SIAPA SESUNGGUHNYA PROVOKATOR ITU DAN SIAPA DALANGNYA? Siapa yang telah mencoreng AKSI DAMAI UMAT ISLAM yang dikagumi banyak pihak? Sejarah nanti akan mengungkap kebenaran.

Namun, di jejaring sosial dan di Youtube sudah beredar video saat terjadi kericuhan aksi 411 dimana ada rekaman pernyataan dari Kapolda Metro Jaya Irjen M. Iriawan.

"Kalian Kejar HMI itu"

"Kalian pukulin dia"

"Kamu pukuli HMI itu, memang dia provokator"

Kalimat-kalimat yang dilontarkan Kapolda Metro Jaya ini apa termasuk PROVOKASI? Apakah hal seperti ini dibenarkan?

Berikut videonya yang diunggah akun Muslim Friends di Youtube:

[portalpiyungan.co]