IPW: Presiden Harus Tunjuk Hidung Pihak yang Disebut Provokator Politik

Berita Hangat Kuku - Presiden Joko Widodo diharapkan bisa bertindak cepat bilamana mencium upaya-upaya para pihak yang ingin memecah belah bangsa Indonesia. Jangan malah menebar isu yang macam-macam ke masyarakat.

�Jika Presiden mencium hal ini (pemecah belah bangsa) sebaiknya tunjuk hidung saja atau tangkap orang tersebut dan proses secara hukum,� tegas Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane saat dihubungi, Senin (7/11).

Sebetulnya untuk menjaga persatuan dan keutuhan bangsa, sambung dia, bukan hanya kewajiban Jokowi. Kata Neta, siapapun orangnya tentu tidak boleh mentolerir pihak-pihak yang hendak memecah belah bangsa.

�Karena kita sudah sepakat, di bawah NKRI dengan Pancasila sebagai ideologi dan UUD 1945 sebagai konstitusinya,� jelasnya.

Siang tadi, saat memberikan pengarahan kepada TNI, Jokowi memang menyinggung soal langkah-langkah oknum tertentu yang ingin memecah belah bangsa Indonesia.

Jokowi sendiri tampak menggebu-gebu, intonasi bicaranya pun agak tinggi.

�Sebagai Panglima Tertinggi TNI, saya telah memerintahkan agar tidak mentolerir gerakan yang ingin memecah belah bangsa, mengadu domba bangsa dengan provokasi dan politisasi,� ujar Jokowi di Lapangan Markas Besar TNI AS, Jakarta. SUMBER (akt)

Pesan buat Jokowi: Jangan Dekati Umat Islam Pas Kisruh, Saat Aman Berkarib dengan Cukong Cina

Berita Hangat Kuku - Pasca aksi massa 4 November, Presiden Joko Widodo kembali bertemu dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Jika sebelumnya Jokowi mengundang tokoh NU ke Istana, kini giliran Jokowi yang menyambangi kantor PBNU (07/11).

Terkait kunjungan Jokowi ke PBNU, wartawan senior Edy A Effendi menyampaikan sejumlah pesan kepada Presiden Jokowi.

�Ingat Pak @jokowi jangan dekati umat Islam pas ada kisruh saja. Pas lagi aman, Anda berkarib-karib dengan para cukong Cina. Gak jelas blas,� tegas Edy di akun Twitter @eae18.

Edy juga mengingatkan bahwa silaturahmi Jokowi ke PBNU secara tidak langsung akan membenturkan beberapa kelampok umat Islam. �Dengan silaturahmi ke PBNU struktural, Pak @jokowi secara tak langsung akan benturkan beberapa kelompok umat Islam lain. Ini berbahaya. Umat Islam Indonesia ini tak hanya dari kelompok NU saja. Pak @jokowi gak peka banget. NU sendiri pecah,� tegas @eae18.

Menurut Edy, di dalam NU sendiri ada PBNU struktural dan NU Kultural. �Pak @jokowi ndekati PBNU struktural dan abai pada umat NU kultural, yang juga berbeda pandangannya dengan PBNU struktural. Pak @jokowi tak melihat, bahwa umat Islam itu tak hanya kubu PBNU struktural. Banyak umat lain yang perlu diajak dialog,� ungkap @eae18.

Sindiran keras juga dilontarkan Edy. �Pak @jokowi mau cium tangannya Megawati. Ayo cium tangan Abah @HabibluthfiYahya, Mbah Maimoen Zubair, Habib Syaikhon Bin Musthofa Al Bahar,� tulis @eae18.

Sebelumnya, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj menolak stigma bahwa aksi 4 November ditunggangi oleh kelompok tertentu.

�Tidak tepat untuk menstigma bahwa aksi damai 4/11 ditunggangi oleh kelompok-kelompok tertentu. Lebih bijaksana bagi semua pihak hendaknya mengambil pelajaran dari aksi damai 4/11 tersebut,� kata Said Aqil membacakan pernyataan sikap PBNU kepada wartawan, di Kantor PBNU, Jakarta Pusat (07/11). SUMBER (it)

Munarman: �Gelar Perkara Terbuka� Didesain untuk Pertontonkan di TV bahwa Ahok tidak Bersalah

Berita Hangat Kuku - Juru Bicara Front Pembela Islam (FPI) Munarman menyoal gelar perkara kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang dilakukan secara terbuka.

�Gelar perkara kasus penistaan agama Ahok dilakukan terbuka. Saksi dan ahli yang diminta pendapat 70 persen pendapatnya bela Ahok, 30 persen menyatakan Ahok melanggar. Ini polisi bekerja seperti pengacara Ahok. Kita yang melaporkan dituntut berperan sebagai jaksa penuntut,� tegas Munarman (07/11).

Munarman mengungkapkan kekhawatiran, gelar perkara terbuka di-design untuk mempertontonkan di depan publik bahwa Ahok tidak bersalah.

�Gelar perkara terbuka didesign untuk mempertontonkan di TV bahwa Ahok tidak bersalah. Di mana, kontruksi pertanyaan dibuat untuk menilai sikap MUI. Selain itu untuk menilai apakah perbuatan Ahok sengaja atau tidak, dan bagaimana secara hukum Islam kalau orang sudah minta maaf. Konstruksi pertanyaan jelas untuk meringankan ahok..,� beber Munarman.

Menurut Munarman, dalam gelar perkara terbuka kasus Ahok, polisi jadi pembela sekaligus berperan sebagai forum pengadilan. �Jadi lembaga pengadilan dibubarkan saja karena sudah tidak diperlukan lagi. Cukup diselesaikan di forum gelar perkara polisi,� tegas Munarman.

Tak hanya itu, Munarman menilai, Presiden Jokowi yakin Ahok akan bebas, sehingga berani memerintahkan gelar perkara terbuka. �Presiden yakin Ahok bebas dengan keterangan yang diberikan oleh para ahli yang diduga bayaran tersebut. Makanya berani memerintahkan polisi gelar perkara terbuka,� pungkas Munarman.

Sebelumnya, dalam jumpa pers Buni Yani di Jakarta (07/11), Munarman menyebut tidak ada persoalan digunakan tidaknya kata �pakai� saat Ahok bicara di Kepulauan Seribu. Munarman menegaskan, substansinya tetap sama yaitu penghinaan terhadap kitab suci.

�Dibohongi (surat) Al Maidah, yang menyatakan itu artinya Al Maidah yang bohong. Kalau �pakai� artinya (surat) Al Maidah itu alat untuk melakukan kebohongan. Sama saja dengan menuduh Alquran alat kebohongan, nggak ada beda sebenarnya,� tegas Munarman. SUMBER (it)

Mantan Relawan Jokowi: �Gelar Perkara Terbuka� Skenario Istana Bebaskan Ahok

Berita Hangat Kuku - Pihak Istana meminta �gelar perkara terbuka� kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) patut diduga bagian dari skenario �kepura-puraan� Istana untuk meloloskan cagub DKI petahana itu dari jerat hukum.

Penegasan itu disampaikan mantan Relawan Jokowi, Ferdinand Hutahean kepada intelijen (07/11). �Ujungnya sudah bisa ditebak, bahwa Ahok akan dinyatakan tidak terbukti menista agama dan kasusnya tidak layak dinaikkan statusnya ketingkat penyidikan,� tegas Ferdinand.

Menurut Ferdinand, Ahok akan dapat �credit point� atas kepura-puraan tersebut meski gelar perkara itu sesungguhnya tidak boleh terbuka, apalagi menghadirkan pihak terlapor.

Ferdinand menilai, publik sudah tahu bahwa Istana juga sedang pura-pura menuding dengan isu agar umat Islam tidak jadi turun ke jalan karena merasa ditunggangi aktor politik. �Tudingan yang melecehkan semangat umat Islam dalam membela aqidah yang diyakininya,� tegas Ferdinand.

Kata Ferdinand, setelah aksi 4 November 2016, Istana kembali mengeluarkan tudingan adanya aktor politik yang menunggangi aksi sehingga berakhir ricuh.

�Istana pura-pura menuding untuk cuci tangan. Padahal publik sangat tahu bahwa andai Istana tidak meremehkan dan tidak mengabaikan aksi, maka sangat mungkin aksi akan bubar dengan baik. Dengan demikian justru sikap Istana lah yang mengakibatkan aksi kemudian jadi ricuh,� tandas Ferdinand.

Tak hanya, kata Ferdinand, Istana adalah simbol negara, suaranya mewakili negara, jangan sampai Istana dijadikan pabrik fitnah dan sarang penebar isu.

�Kehormatan Istana harus dijaga dengan cara apapun. Istana harusnya menjadi sumber kejujuran bukan sumber kebohongan. Jangan sampai rakyat kesulitan dan harus mengais kejujuran dari Istana kecuali memang Istana kini dijadikan ruang kepura-puraan yang dipimpin �presiden pura-pura� atau �pura-pura presiden�,� pungkasnya. SUMBER (it)

Fahri Hamzah: Jika tak Terbukti, Justru Presiden yang Ditunggangi

Berita Hangat Kuku - Pernyataan Presiden Jokowi tentang aktor politik yang menunggangi Aksi Damai 4/11 harus diklarifikasi. Sebab lembaga kepresidenan harus hati-hati membuat pernyataan yang bisa memicu politik nasional yang semakin tidak kondusif. Siapa yang sebetulnya menunggangi siapa?

Demikian diungkapkan Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah menanggapi pernyataan Presiden Jokowi yang menuding aksi umat Islam 4/11 ditunggangi aktor politik. Presiden Jokowi mengatakan hal itu usai menggelar rapat terbatas di Istana Merdeka.

�Tuduhan presiden ini bisa berbalik, jika tidak punya bukti bahwa sebetulnya presiden yang ditunggangi. Presiden diduga ditunggangi oleh mereka yang sejak awal punya masalah hukum,� papar Fahri Hamzah melalui pesan tertulis, Senin (7/11/2016).

Akibat semua itu, menurut Fahri, menjadi penyebab sandera kepada aparat penegak hukum di sekitar presiden. Karena para aparat penegak hukum itu menjadi tempat berlindung para terduga melakukan pidana dan korupsi.

Fahri Hamzah balik menuding tuduhan presiden kepada aktor politik menunggangi jutaan massa rakyat adalah tidak berdasar. Sebab, menurut Fahri, adalah jauh lebih mudah menunggangi seorang presiden daripada sejuta massa aksi.

�Sekarang, Presiden hanya perlu melakukan klarifikasi. jika tidak maka sama saja presiden hanya menabur angin. Siapa yang menabur angin pasti akan menuai badai,� papar Fahri.

Seperti diketahui, aksi demo umat Islam yang diperkirakan melibatkan sekitar 2,3 juta orang pada Jumat (4/11/2016) relatif berlangsung damai hingga sekitar pukul 19.30. Namun, usai lepas sholat Isya, terjadi kericuhan di ujung utara jalan Merdeka Barat.

Polisi menembakkan gas air mata kepada para peserta unjuk rasa yang berada beberapa meter dari halaman istana. Saat itu sebenarnya tengah berlangsung pertemuan antara Wakil Presiden Jusut Kalla dengan sejumlah ulama yang ikut aksi unjuk rasa. SUMBER (ts)

Penista Agama Tidak Diadili, Instabilitas Sosial Memuncak

Berita Hangat Kuku - Lambatnya proses penanganan hukum oleh aparat kepolisian terhadap Gubernur Non Aktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam dugaan kasus penistaan agama, membuat kondisi sosial bangsa semakin tidak stabil.

Mencermati persoalan ini, mantan Tenaga Ahli Kementerian Koordinator Bidan Kemaritiman (Kemenko Maritim), Abdulrachim Kresno mengatakan keterlambatan penanganan hukum tersebut telah menjadikan isu berkembang secara liar dan tidak lagi fokus pada subtansi agar Ahok diadili dimuka hakim.

�Gara gara hukum tidak ditegakkan, maka terjadi instabilitas sosial, Presiden menuding demo tunggangan, peng upload video Ahok diancam dilaporkan, Ahmad Dani juga dilaporkan. Ini buah dari kegagalan hukum,� katanya Senin (7/11)

Kasus ini ujarnya, sengaja dibiarkan liar agar mampu membiaskan permasalah pokok yaitu dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok.

Adapun terkait pengupload video Ahok yaitu Buni Yani, menurut Abdulrachim, tidak layak sama sekali dilaporkan kepada kepolisian. Alasannya, video yang berpotensi penistaan agama tersebut diperoleh Buni Yani dari Website pemerintah Provinsi Jakarta.

Kemudian video itu merupakan bukan Video ekslusif dan rahasia, karena video yang dimaksud diucapkan oleh pejabat publik dimuka publik atau secara terbuka, sehingga mempublikasi video tersebut tidak bersinggungan dengan pidana sama sekali.

�Bila Buni Yani diperiksa polisi, maka tim buzzer Ahok yang membuat panas suasana juga harus diperiksa polisi,� pungkasnya. SUMBER (akt)

Buya Yunahar: Mau Apalagi Presiden Bertemu Muhammadiyah?

Berita Hangat Kuku - Setelah hari ini menyambangi kantor PBNU, Presiden Joko Widodo akan bersilaturrahmi ke kantor PP Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat, besok, (Selasa, 8/11).

"Ya, betul jam 10," jelas Ketua PP Muhammadiyah Prof. Yunahar Ilyas saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL malam ini.

Dia belum tahu apa agenda pertemuan tersebut.

"Enggak tahu tuh. Lihat besok saja," jelasnya.

Prof. Yunahar malah sedikit mempertanyakan kunjungan Jokowi besok. Karena baru pada hari Selasa lalu (1/11) Muhammadiyah diundang ke Istana bersama NU dan MUI.

Pertemuan tersebut membahas soal kasus penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki T. Purnama.

"Mau apalagi? Tapi dalam Islam, tamu harus dihormati. Apalagi ini Presiden. Ya (akan) diterima," ucap Buya Yunahar, demikian ia akrab disapa.

Kalau besok tetap akan membahas Ahok, dia menambahkan, pihaknya akan menekankan lagi proses hukum harus dijalankan dengan jujur, adil dan aspiratif. Selain itu, aspirasi umat harus didengarkan. SUMBER (rm)