Miris !! Mendadak Darah Mengucur dari Bawah Perut Wanita Ini, Kejadian Selanjutnya Mengejutkan

Bagi seorang wanita, m3nstru4si adalah hal yang biasa mereka alami. Baru-baru ini dalam sebuah video yang diunggah oleh akun youtube Trollstation menunjukkan bagaimana seorang wanita sedang mengalami menstru4si.

Sejak vido ini diunggah sudah di saksikan lebih dari 1,2 juta kali. Dalam video tesebut menunjukkan bagaimana seorang wanita saat berjalan di keramaian, tiba-tiba bertanya pada orang yang didekatnya apakah memiliki pembalut? Dan pada akhirnya memak ada seorang wanita yang memberikannya.mendadak-d4rah-menguncur-dari-bawah-perut-wanita-ini-kejadian-selanjutnya-

�Terimakasih banyak ya, kau sungguh baik,� ujar wanita itu.
�Sungguh beruntung kalian para lelaki, tak perlu merasakan ini setiap bulannnya,� ujarnya sembari menyebrang. Lalu ia meminta orang-orang di sekitarnya memeriksa dahinya.

�Siapa pun tolong pegang dahiku, apa aku sedang demam? tolong cek suhu tubuhku,� ujarnya sembari ada seseorang yang memegang dahinya. Tak lama berselang orang itu lalu pergi meninggalkannya. Wanita itu pun tampak kembali mengeluh kesakitan.

�Oh Tuhan tolong perutku keram, perutku sangat sakit,� ujarnya sembari berteriak.

Lalu hal yang sangat tidak disangka-sangka pun terjadi.

Dari bagian bawah perut wanita itu tampak menguncur cairan merah dengan sangat deras. Wanita itu lalu berteriak sangat kencang hingga menarik perhatian orang-orang yang lewat.

Namun yang cukup aneh ialah, tampak tak ada satu orang pun yang datang menghampirinya. Para wanita yang melihatinya hanya mengerutkan dahi, bahkan ada yang tertawa-tawa melihat apa yang terjadi pada wanita itu.

Para pria yang melihat kejadian itu hanya bisa ternga nga dan kelihatan bigung. Namun d4rah terus menguncur dari tubuh wanita itu, bahkan hingga ia menyebrangi jalan.

�Tolong saya, tolong, ada kah disini yang memiliki pembalut, tolong saya, saya sungguh tak tahu apa yang terjadi,� teriaknya.

Namun tidak ada yang peduli dengan wanita hingga akhirnya ada seorang wanita berwajah asia yang datang ke padanya. Lalu ia dengan sigap membasuh kaki dan telapak kakinya yang penuh cairan berwarna merah dengan menggunakan tissue basah.

Seseorang yang merekam peristiwa itu lalu bertanya pada wanita itu.

�Permisi nona, apa yang yang terjadi padanya,� tanyannya.

Namun wanita yang berwajah asia itu hanya menoleh dan kembali membersihkan kaki si wanita yang bersimbah d4rah itu. Lalu wanita asia iru bertanya pada wanita yang bersimbah darah itu.

�Apa sebenarnya yang terjadi padamu?,� tanyanya.

�Aku sungguh tidak tahu, kurasa aku hanya mengalami ledakan m3nstru4si,� jawabnya.

Namun semua adegen itu ternyata hanya prank alias rekayasa semata. Video ini sendiri di buat oleh Trollstation, saluran youtube khusus pembuat konten video prank seperti ini.

Namun pesan dari video yang mereka buat ini bukan sekedar main-main. Melainkan mereka sengaja membuat video ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang m3nstru4si.

Tetapi kenyataannya mayoritas orang tersebut malah tampak ta peduli. Video ini lantas jadi sorotan banyak netizen. Mereka mengaku miris karena orang-orang disekitar wanita yang mengalami ledakan m3nstru4si itu tak peduli.

Berikut videonya:

Sumber : merdekasiana

Sungguh Mengharuhkan !!! Ayah Ini Masukan Putrinya Ke Dalam Kantong Plastik, Alasannya Bikin Mengejutkan ...

Siapa yang Tidak ingin anaknya sukses,pasti setiap orang tua ingin anaknya sukses.

Sudah menjadi tugas seorang ayah melindungi dan mengantarkan anaknya ke pintu gerbang kesuksesan. Meskipun berbagai macam rintangan harus dihadapi, ayah akan selalu berada di depan anaknya untuk menjadi perisai.

Tapi pengorbanan seorang ayah yang satu ini demi putrinya terbilang sangat luar biasa. Mungkin banyak orang yang mengira kalau pria ini sangat jahat karena tega memasukan putrinya sendiri ke dalam kantung plastik, tapi alasan dibalik semua itu bikin terharu.

Pria yang tak diketahui identitasnya itu sengaja memasukan putrinya ke dalam plastik demi mengantarkannya ke sekolah yang terletak di sebrang sungai besar.

Untuk sampai di sekolah, maka tak ada cara lain selain berenang, tapi nanti seragam akan basah. Oleh karena itu, pria ini memasukan putrinya ke dalam kantung plastik agar seragam putrinya tetap kering ketika sampai sekolah.

Kemudian pria ini akan berenang sambil membawa putrinya yang berada di dalam plastik. Dalam kata lain, sang ayah rela mempertaruhkan nyawanya demi mengantarkan putrinya sekolah. Sewaktu-waktu ia bisa saja terbawa arus sungai.

Luar biasa bukan pengorbanan ayah ini. Jadi hormatilah ayah kalian dan semangatlah dalam belajar dan 

Aktor Politik Aksi 4 November Ya Presiden Jokowi Sendiri

Berita Hangat Kuku - Peristiwa politik 4 November lalu tidak akan terjadi jika Presiden Jokowi sendiri cepat tanggap dalam komitmennya untuk menegakkan hukum dan UU yang diduga telah dilanggar oleh Gubernur Jakarta nonaktif, Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama.

Begitu pandangan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Arief  Poyuono melalui siaran pers yang diterima redaksi, Minggu (6/11).

"Seharusnya Presiden cepat tanggap dan mengerti betul dengan dampaknya agar tidak menjadi sebuah peristiwa masalah sosial politik di masyarakat serta kegaduhan yang menyulut emosi masyarakat yang mengimani ajaran agama yang diduga dinistakan oleh Basuki Tjahaja Purnama," tegasnya.

Apalagi, sambung dia, umat Islam merupakan mayoritas warga negara Indonesia, termasuk Presiden Jokowi sendiri.

"Jadi aktor politik untuk menyebabkan unjuk rasa menjadi kisruh dan rusuh saya rasa sih tidak ada ya itu cuma bisa-bisanya presiden untuk menutupi ketidakmampuannya dalam menciptakan stabilitas nasional," cetusnya. SUMBER (rm)

Kapal TKI Tenggelam, DPR Pertanyakan Kinerja Nusron

Berita Hangat Kuku - Kapal pembawa TKI ilegal dari Malaysia tenggelam pada Rabu, 2 November 2016. Setidaknya, 54 TKI dilaporkan tewas dalam peristiwa tersebut.

Ketua Komisi IX, Dede Yusuf, menyesalkan kinerja Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang dipimpin Nusron Wahid yang terkesan tidak hadir. Padahal, BNP2TKI merupakan lembaga pemerintah yang dibentuk untuk mengurus semua permasalahan TKI.

"Ini kan sudah hampir seminggu. Dan pada dasarnya ini adalah salah satu tanggung jawab BNP2TKI," kata Dede saat dihubungi, Senin, 7 November 2016.

Dede enggan menjawab apakah Nusron yang merupakan Kepala BNP2TKI lalai dan terlalu sibuk untuk memenangkan pasangan Ahok-Djarot dalam Pilkada DKI 2017, sehingga lupa tugasnya untuk melayani para TKI.

"Saya enggak tahu apakah Nusron sudah melakukan sesuatu atau belum. Tetapi mari kita lihat sama-sama kita semua sebagai politisi tentu dituntut tanggung jawab oleh partai politik kita masing-masing tentunya," kata Dede.

Politikus Partai Demokrat ini mengingatkan tugas sebagai Kepala BNP2TKI sangat mulia. Saat seseorang diberi tugas negara maka itu harus di atas segala-galanya.

"Tanggung jawab kepada negara itu di atas tanggung jawab kita sebagai partai politik. Nah, dalam konteks ini sebagai pejabat ketika disumpah sebagai pejabat negara tentu harus mendahulukan tugasnya," katanya.

Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat itu memastikan, komisinya akan memanggil BNP2TKI terkait kasus tenggelamnya kapal yang dinaiki para TKI di Batam.

"Setelah kita masuk reses kita akan panggil BNP2TKI untuk menjelaskan langkah-langkah apa saja yang sudah dilakukan.� (vv)

Polri Tunggu Laporan Bawaslu, Warga yang Nolak Kampanye Ahok-Djarot Bisa Kena Pidana

Media Dakwah - Polda Metro Jaya menunggu laporan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI tentang penolakan sekelompok warga terhadap kampanye pasangan calon Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat.

Jika memenuhi unsur ancaman dan kekerasan, sanksi pidanapun siap dilayangkan kepada si pelaku.?

Kepala Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Awi Sutiyono mengungkapkan, dalam proses penegakan hukum selama tahapan Pilkada DKI 2017 pihaknya selalu berkoordinasi dengan Bawaslu DKI. 

"Itu melalui Bawaslu. Jadi proses pelanggaran itu dialaporkan ke Bawaslu. Bawaslu meneliti itu administrasi atau pidana kalau administrasi Bawaslu yang menyelesaikan eksekutornya, kalau pidana baru diserahkan ke polisi," ucap Awi di Jakarta, Senin (7/11/2016).?

?

Karenanya, dia menegaskan, saat ini pihaknya tengah menunggu laporan dari Bawaslu DKI tersebut. "Iyalah (nunggu dari Bawaslu) menurut peraturan dan undang-undang begitu," jelas Awi.

Adapun sebagai langkah antisipasi terkait adanya penolakan yang mengarah pada ancaman dan keselamatan pasangan calon, Awi menyatakan, ke depan pihaknya akan meningkatkan pengamanan saat yang bersangkutan berkampanye. 

"Kalau itu (peningkatan pengamanan) namanya juga ancaman pasti polisi mengantisipasinya. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya pasti kita amankan. Tapi, kekuatannya berapa sesuai dengan ancamannnya saja," tandasnya.

Seperti diketahui, penolakan warga terhadap pasangan calon, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)- Djarot Saiful Hidayat untuk berkampanye terjadi di beberapa wilayah.  Bahkan pada Minggu (6/11/2016) kemaren, Djarot terpaksa harus membatalkan jadwal kampanyenya di wilayah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan lantaran adanya sekelompok warga yang menolak kehadiran pasangan wakil dari calon gubenur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tersebut. [ts]

Demokrat Sebut Jokowi Bisa Dilengserkan Soal Tuduhan Aktor Politik

Berita Hangat Kuku - Pernyataan Presiden Joko Widodo soal adanya dalang yang menunggangi aksi akbar ormas keagamaan 4 November menuai reaksi dari elite parpol. Desakan agar Jokowi tidak asal 'bunyi' soal siapa aktor yang dimaksud pun mulai bermunculan.

Salah satunya dari Waketum Partai Demokrat Syarief Hasan. Syarief meminta Jokowi untuk segera membuktikan ucapannya itu. Menurutnya, jika sosok yang dimaksud Jokowi tidak terbukti, maka ia bisa dijerat dengan pasal pemakzulan (impeachment).

"Nanti kalau tokoh yang dimaksud tidak terbukti di pengadilan itu bisa berarti Pak Jokowi bisa di katakan mencemarkan nama baik dan kalau itu terjadi bisa masuk di pasal impeachment," kata Syarief di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/11).

Pasal pemakzulan yang dimaksud adalah apabila Jokowi tak mampu membuktikan ada aktor politik dalang demo 4 November. Jokowi kemudian dilaporkan balik dengan tuduhan pencemaran nama baik.

"UU Kan sudah menyatakan begitu kalau perbuatan tercela ya masuk dalam UU Perbuatan tercela itu kalau menuduh orang tanpa bukti dan diperkuat di pengadilan sudah masuk perbuatan tercela," tambahnya.

Syarief menegaskan, Jokowi tidak perlu menunda untuk membuka aktor yang dimaksud. Lebih baik, katanya, mantan Wali kota Solo itu langsung memproses sosok yang diduga otak kericuhan itu secara hukum.

"Tidak boleh, sebagai seorang presiden tidak boleh, hati-hati (tidak boleh bicara ada aktor politik). Lebih bagus tidak usah, proses saja secara hukum dan sebagainya. Di proses kita lihat kalau memang terbukti ya dihukum, kalau tidak presiden harus siap menerima konsekuensi," tegasnya.

Kendati demikian, andai ucapan Jokowi tidak terbukti di pengadilan, maka ia secara tidak langsung mencemarkan nama baik seseorang. Sebab, Syarief menilai, aksi ormas keagamaan itu murni terkait kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI non-aktif Basuki T Purnama ( Ahok).

"Ya masuk itu kan pencemaran nama baik tercela itu. Jadi sebaiknya menurut saya harus diungkapkan ini kan presiden kita sama-sama. Pure! 1000 persen," tandas dia.

Saat ditanya apakah Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono tersinggung dengan ucapan Jokowi, Syarief enggan berkomentar. Dia hanya menjelaskan pernyataan Jokowi berimbas pada sikap saling curiga antar tokoh dan elite partai politik.

"Ya artinya harus jelas, seperti tang saya sampaikan semu tokoh aktor politik saling curiga ini jangan-jangan si ini jangan-jangan si ini, ini enggak bagus seharusnya di ungkap lebih bagus. Kalau yang dituduh enggak menerima bisa ke pengadilan," ujar Syarief. SUMBER (mdk)

Emrus Sihombing: Kunjungi PBNU, Komunikasi Politik Jokowi Bak Pemadam Kebakaran

Media Dakwah - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkunjung ke Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan melakukan dialog dengan sejumlah pengurus PBNU pada Senin (7/11). Mereka membicarakan berbagai hal, termasuk kondisi situasi politik terkini di Tanah Air.

Menurut Direktur EmrusCorner, Emrus Sihombing, kunjungan itu tentu sangat baik dalam rangka menjalin komunikasi silaturahmi dan atau komunkasi politik antar ulama dan umara (pemerintah). Komunikasi politik, semacam itu, kata dia, idealnya dilakukan berencana dan berkesinambungan secara terus menerus.

"Jangan sampai komunikasi politik baru dilakukan pada saat kondisi sudah genting. Tidak boleh terjadi komunikasi politik pemerintah dengan berbagai pihak seperti pemadan kebakaran," kata Emrus, Senin (7/11).

Emrus mengatakan, dengan demikian, segala persoalan kebangsaan dapat diantisipasi dan mempertemukan kesepatakan sebagai solusi mengatasi persolan kebangsaan lebih dini. Ia menilai aksi damai pada Jumat (4/11), tidak lepas dari ruang komunikasi politik antara pemerintah dengan organisasi kemasyarakatan (ormas) belum berjalan maksimal. 

Dua tahun masa pemerintahan Presiden Jokowi memang telah berhasil melakukan konsolidasi politik menata susunan kabinet dan dukungan politik di parlemen. Namun, sambung dia, keran komunikasi politik antara pemerintah dengan berbagai Ormas masih terkesan terabaikan. 

"Padahal, kekuatan politik real ada di masyarakat yang diwakili oleh kekuatan ormas, baik yang berbasis ideologis, ke-agama-an, profesi dan sebagainya," lanjutnya.

Karena itu, ia menekankan, komunikasi politik antara pemerintah dengan masyarakat sipil sama sekali tidak boleh dianggap remeh. Bukti sejarah menunjukkan, peristiwa 1998 lalu lebih dimotori oleh kekuatan sipil daripada kekuasaan partai dan kabinet.

Bila terjalin komunikasi politik yang produktif antara pemerintah dengan Ormas, sangat banyak yang bisa dilakukan bersama dalam membangun karakter kebangsaan. 

Misalnya, kerja sama antara pemerintah dengan organisasi keagamaan dapat diwujudnyatakan dalam bidang kesehatan,  pendidikan dan  program deradikalisasi di ruang publik.  Jadi, pemerintah tidak boleh hanya memprioritaskan pembangunan fisik seperti infrastruktur, tetapi yang tidak kalah pentingnya membangun karakter rasa kebangsaan bagi segenap warga negara Indonesia. [rol]

Gerindra: Aktor Politik Aksi 4/11 Pengaruhi Jokowi dan Takut Ahok Diproses Hukum

Media Dakwah - Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut ada aktor politik dibalik insiden kericuhan pada Aksi Bela Islam II ditepis Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Mudjahid.

Sodik merupakan salah satu dari beberapa Anggota DPR RI yang berpartisipasi dalam aksi 411 lalu. Saat itu, para pendemo yang berkomunikasi dengannya juga tegas membantah ada aktor politik yang menunggangi aksi terkait kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama itu.

"Jadi tidak ada aktor politik dari pihak pendemo," tegasnya kepada wartawan, Senin (7/11).

Kalau pun ada aktor politik seperti yang disampaikan Jokowi, lanjutnya, aktor politik itu adalah aktor politik yang sangat takut Ahok diproses secara hukum.

Aktor politik itulah yang menurutnya mempengaruhi Jokowi sehingga dia lamban tanggapi kasus Ahok dan enggan menemui para pendemo. Padahal dalam kampanye Pilpres 2014 lalu, Jokowi selalu menjanjikan akan selalu bertemu dan ngajak makan setiap yang datang ke Istana Negara.

"Ia buktikan kepada kelompok lain, kecuali kepada kelompok demonstrasi damai tanggal 4," ketusnya.

Kemudian, dia menilai bahwa aktor itu juga mempengaruhi aparat penegak hukum untuk bertindak represif terhadap pendemo yang sudah jelas-jelas sangat kecewa diperlakukan tidak adil oleh Jokowi. Tindakan represif aparat itulah yang menurutnya memicu kericuhan.

Tak hanya itu, menurut Sodik, pernyataan Jokowi juga akan berimbas pada ketenganan antar elit politik. Misalkan pernyataan Ani Yudhoyono yang geram dengan tudingan terhadap keluarga Cikeas.

Padahal menurut dia, sebelum ada statement Jokowi, masalahnya hanya terletak pada aspirasi dan penegakan hukum. 

Jadi bukan soal politik," tandasnya. [rmol]

Andi Arief Ungkap Dokumen Rekomendasi Konsultan ke Jokowi Soal Demo 4/11

Media Dakwah - Mantan Staf Khusus Presiden SBY Andi Arief mengungkap laporan konsultan yang diduga dibayar mantan menteri keamanan ke Presiden Jokowi. Laporan itu terkait demonstrasi 4 November lalu.

Andi Arief mengunggah ke Twitter, laporan halaman depan konsultan tersebut.

"Ini laporan halaman depan konsultan yang dibuat mantan menter keamanan ke Presiden, bukan laporan BIN," ujar Andi Arief, lewat akun Twitternya @AndiArief_AA, tadi malam, Minggu (6/11/2016).

Dokumen laporan yang diunggah Andi menyebutkan HASIL MITIGASI konsultan:

1. Demo 4 November sangat terkait dengan Pilkada DKI. Tujuan utamanya dalam jangka pendek adalah untuk menurunkan elektabilitas Ahok.

2. Mengindikasikan adanya upaya untuk membuat komunikasi yang tidak baik dan perseteruan antara TNI-Polri.

3. Presiden Jokowi tidak perlu memberikan komentar hukum tentang kasus "penistaan agama" yang dikenakan pada Ahok.

4. Ada indikasi keterlibatan Cikeas.

5. Sampai dengan saat ini pendukung kelompok "moderat" Islam untuk rencana 4 November masih dalam jumlah kecil. Terbesar berasal dari kelompok 'konservatif' dan "radikal". Karena itu belum terdapat tanda-tanda dini bahwa rencana demo 4 November memunculkan pergeseran dari basis pemilih Ahok.

6. Yang harus dilakukan adalah menjauhkan kelompok moderat besar seperti NU dan Muhammadiyah dari agenda 4 November. (Itu alasan kenapa Jokowi undang pimpinan NU, Muhammadiyah, MUI ke istana sebelum aksi 4 November?)

7. Disarankan untuk melakukan survey tertutup untuk mendeteksi besaran swing voters Muslim setelah demo tanggal 4 November.

8. Direkomendasikan agar partai-partai pendukung Ahok harus berbicara dan menegaskan sikapnya.

9. Disarankan untuk tetap mewaspadai free rider (kelompok teroris yang menumpang isu anti Ahok). Presiden perlu melakukan konsolidasi tertutup dengan K/L terkait.

10. Pada saat demo terjadi disaranakn presiden tetap menjalankan agenda rutin biasa. (Inikah kenapa Jokowi pergi dari Istana dan tidak menerima perwakilan massa aksi?)

11. Bila demo lebih dari jam 18.00 harus dibubarkan sesuai dengan peraturan.

12. Pengamanan demo tetap dilakukan oleh Polri, tetapi pengamanan Istana oleh TNI. Perlu ada koordinator khusus antara TNI dan Polri menjelang 4 November.

13. Ada 3 opsi untuk menindaklanjuti proses hukum yang melibatkan Ahok, yaitu dihentikan, memperpanjang (stalling time), atau dilanjutkan kasusnya. Ketiga opsi tersebut diperkirakan dapat menimbulkan konsekuensi masing-masing terhadap;

(a) Kestabilan keamanan

(b) Dampak elektoral

(c) Konsolidasi internal kepolisian

(d) Kredibilitas pemerintah.

Hasil scoring menunjukkan bahwa proses hukum terhadap Ahok lebih baik diperpanjang.

Andi Arief menegaskkan MITIGASI di atas bukan laporan BIN melainkan dari konsultan.

"Bukan BIN/Kepolisian yang dipercaya Presiden kita, tapi rekomendasi konsultan yang dibayar mantan menteri keamanan," ujar Andi di twitternya.

Laporan ini belum bisa dikonfirmasi kebenarannya.

Dalam dokumen yang diunggah Andi Arief tersebut disebutkan:

Sumber: Intersep dari salah satu kamar/desk politik yang memberikan rekomendasi kepada Presiden Jokowi

Catatan: Belum tentu semua rekomendasi ini diterima dan diambil sebagai kebijakan politik oleh Presiden.

Berikut Dokumen yang diunggah Andi Arief:

Konsultan juga memetakan akun-akun di sosial media Twitter yang disebutnya AKUN ANTI AHOK dan menjadi influencer/penyebar utama Demo 4 Nov.

Berikut dari twit Andi Arief:

[pco]

Muhammadiyah: Tak Usah Lagi Roadshow, Jokowi Sebaiknya Undang Habib Rizieq Cs

Media Dakwah - Presiden Joko Widodo sebaiknya tak usah lagi roadshow menyambangi sejumlah organisasi kemasyarakatan Islam.

Apalagi, ormas yang disambangi tersebut, seperti NU dan Muhammadiyah, sudah diundang ke Istana Selasa lalu (1/11).

"Harusnya bukan roadshow. Tapi undang Habib Rizieq, Ustad Bachtiar Natsir, Ustad Zaitun Rasmin. Pokoknya itulah pimpinan GNPF (Gerakan Nasional Pembela Fatwa MUI)," jelas Ketua PP Muhammadiyah Prof. Yunahar Ilyas saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL malam ini.

Apalagi, sambungnya, Presiden Jokowi tidak menerima para tokoh tersebut sebagai perwakilan pengunjuk rasa dalam aksi Bela Islam II pada Jumat lalu (4/11).

"Seharusnya sewaktu demo kemarin kesempatan baik untuk ditemui. Diterima lima atau empat orang perwakilan. (Tokoh) Tolikara saja diterima. Ini masak nggak diterima. Harus diterima, didengarkan," tegasnya lagi.

Dalam pertemuan dengan ormas Islam beberapa hari lalu, dia menambahkan, Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak sebenarnya sudah menyarankan Presiden untuk mengundang para pimpinan dan inisiator GNPF-MUI.

Bahkan Sekretaris PP Muhammadiyah Abdul Muthi juga membisikkan hal senada ke Presiden di sela-sela pertemuan di Istana tersebut.

Karena itu, pihaknya akan menyampaikan lagi saran tersebut saat bertemu Presiden besok.

"Disarankan lagi. Nggak ada salahnya mengundang tokoh-tokoh itu," tandasnya. [rmol]

Jokowi Sambangi Kantor PBNU Temui Para Ulama

Berita Hangat Kuku - Presiden Joko Widodo mengunjungi kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jakarta untuk menemui sejumlah ulama pada Senin (7/11/2016) sore.

Jokowi, yang tiba pukul 15.30 WIB, nampak mengenakan kemeja batik dan peci hitam.

Presiden Jokowi didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan disambut Sekretaris Jenderal PBNU Helmy Faishal Zaini.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Maruf Amin termasuk di antara ulama yang hadir dalam pertemuan terbatas di kantor PBNU yang berada di Jalan Kramat Raya itu.

Tiba di kantor NU, Presiden disambut Sekretaris Jenderal PBNU Helmi Faisal. Keduanya lalu menuju ruang pertemuan.

Jokowi akan melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj. Namun, ia tidak menjelaskan maksud tujuannya menyambangi para ulama dari NU. SUMBER (ts)

IPW: Presiden Harus Tunjuk Hidung Pihak yang Disebut Provokator Politik

Berita Hangat Kuku - Presiden Joko Widodo diharapkan bisa bertindak cepat bilamana mencium upaya-upaya para pihak yang ingin memecah belah bangsa Indonesia. Jangan malah menebar isu yang macam-macam ke masyarakat.

�Jika Presiden mencium hal ini (pemecah belah bangsa) sebaiknya tunjuk hidung saja atau tangkap orang tersebut dan proses secara hukum,� tegas Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane saat dihubungi, Senin (7/11).

Sebetulnya untuk menjaga persatuan dan keutuhan bangsa, sambung dia, bukan hanya kewajiban Jokowi. Kata Neta, siapapun orangnya tentu tidak boleh mentolerir pihak-pihak yang hendak memecah belah bangsa.

�Karena kita sudah sepakat, di bawah NKRI dengan Pancasila sebagai ideologi dan UUD 1945 sebagai konstitusinya,� jelasnya.

Siang tadi, saat memberikan pengarahan kepada TNI, Jokowi memang menyinggung soal langkah-langkah oknum tertentu yang ingin memecah belah bangsa Indonesia.

Jokowi sendiri tampak menggebu-gebu, intonasi bicaranya pun agak tinggi.

�Sebagai Panglima Tertinggi TNI, saya telah memerintahkan agar tidak mentolerir gerakan yang ingin memecah belah bangsa, mengadu domba bangsa dengan provokasi dan politisasi,� ujar Jokowi di Lapangan Markas Besar TNI AS, Jakarta. SUMBER (akt)

Pesan buat Jokowi: Jangan Dekati Umat Islam Pas Kisruh, Saat Aman Berkarib dengan Cukong Cina

Berita Hangat Kuku - Pasca aksi massa 4 November, Presiden Joko Widodo kembali bertemu dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Jika sebelumnya Jokowi mengundang tokoh NU ke Istana, kini giliran Jokowi yang menyambangi kantor PBNU (07/11).

Terkait kunjungan Jokowi ke PBNU, wartawan senior Edy A Effendi menyampaikan sejumlah pesan kepada Presiden Jokowi.

�Ingat Pak @jokowi jangan dekati umat Islam pas ada kisruh saja. Pas lagi aman, Anda berkarib-karib dengan para cukong Cina. Gak jelas blas,� tegas Edy di akun Twitter @eae18.

Edy juga mengingatkan bahwa silaturahmi Jokowi ke PBNU secara tidak langsung akan membenturkan beberapa kelampok umat Islam. �Dengan silaturahmi ke PBNU struktural, Pak @jokowi secara tak langsung akan benturkan beberapa kelompok umat Islam lain. Ini berbahaya. Umat Islam Indonesia ini tak hanya dari kelompok NU saja. Pak @jokowi gak peka banget. NU sendiri pecah,� tegas @eae18.

Menurut Edy, di dalam NU sendiri ada PBNU struktural dan NU Kultural. �Pak @jokowi ndekati PBNU struktural dan abai pada umat NU kultural, yang juga berbeda pandangannya dengan PBNU struktural. Pak @jokowi tak melihat, bahwa umat Islam itu tak hanya kubu PBNU struktural. Banyak umat lain yang perlu diajak dialog,� ungkap @eae18.

Sindiran keras juga dilontarkan Edy. �Pak @jokowi mau cium tangannya Megawati. Ayo cium tangan Abah @HabibluthfiYahya, Mbah Maimoen Zubair, Habib Syaikhon Bin Musthofa Al Bahar,� tulis @eae18.

Sebelumnya, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj menolak stigma bahwa aksi 4 November ditunggangi oleh kelompok tertentu.

�Tidak tepat untuk menstigma bahwa aksi damai 4/11 ditunggangi oleh kelompok-kelompok tertentu. Lebih bijaksana bagi semua pihak hendaknya mengambil pelajaran dari aksi damai 4/11 tersebut,� kata Said Aqil membacakan pernyataan sikap PBNU kepada wartawan, di Kantor PBNU, Jakarta Pusat (07/11). SUMBER (it)

Munarman: �Gelar Perkara Terbuka� Didesain untuk Pertontonkan di TV bahwa Ahok tidak Bersalah

Berita Hangat Kuku - Juru Bicara Front Pembela Islam (FPI) Munarman menyoal gelar perkara kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang dilakukan secara terbuka.

�Gelar perkara kasus penistaan agama Ahok dilakukan terbuka. Saksi dan ahli yang diminta pendapat 70 persen pendapatnya bela Ahok, 30 persen menyatakan Ahok melanggar. Ini polisi bekerja seperti pengacara Ahok. Kita yang melaporkan dituntut berperan sebagai jaksa penuntut,� tegas Munarman (07/11).

Munarman mengungkapkan kekhawatiran, gelar perkara terbuka di-design untuk mempertontonkan di depan publik bahwa Ahok tidak bersalah.

�Gelar perkara terbuka didesign untuk mempertontonkan di TV bahwa Ahok tidak bersalah. Di mana, kontruksi pertanyaan dibuat untuk menilai sikap MUI. Selain itu untuk menilai apakah perbuatan Ahok sengaja atau tidak, dan bagaimana secara hukum Islam kalau orang sudah minta maaf. Konstruksi pertanyaan jelas untuk meringankan ahok..,� beber Munarman.

Menurut Munarman, dalam gelar perkara terbuka kasus Ahok, polisi jadi pembela sekaligus berperan sebagai forum pengadilan. �Jadi lembaga pengadilan dibubarkan saja karena sudah tidak diperlukan lagi. Cukup diselesaikan di forum gelar perkara polisi,� tegas Munarman.

Tak hanya itu, Munarman menilai, Presiden Jokowi yakin Ahok akan bebas, sehingga berani memerintahkan gelar perkara terbuka. �Presiden yakin Ahok bebas dengan keterangan yang diberikan oleh para ahli yang diduga bayaran tersebut. Makanya berani memerintahkan polisi gelar perkara terbuka,� pungkas Munarman.

Sebelumnya, dalam jumpa pers Buni Yani di Jakarta (07/11), Munarman menyebut tidak ada persoalan digunakan tidaknya kata �pakai� saat Ahok bicara di Kepulauan Seribu. Munarman menegaskan, substansinya tetap sama yaitu penghinaan terhadap kitab suci.

�Dibohongi (surat) Al Maidah, yang menyatakan itu artinya Al Maidah yang bohong. Kalau �pakai� artinya (surat) Al Maidah itu alat untuk melakukan kebohongan. Sama saja dengan menuduh Alquran alat kebohongan, nggak ada beda sebenarnya,� tegas Munarman. SUMBER (it)

Mantan Relawan Jokowi: �Gelar Perkara Terbuka� Skenario Istana Bebaskan Ahok

Berita Hangat Kuku - Pihak Istana meminta �gelar perkara terbuka� kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) patut diduga bagian dari skenario �kepura-puraan� Istana untuk meloloskan cagub DKI petahana itu dari jerat hukum.

Penegasan itu disampaikan mantan Relawan Jokowi, Ferdinand Hutahean kepada intelijen (07/11). �Ujungnya sudah bisa ditebak, bahwa Ahok akan dinyatakan tidak terbukti menista agama dan kasusnya tidak layak dinaikkan statusnya ketingkat penyidikan,� tegas Ferdinand.

Menurut Ferdinand, Ahok akan dapat �credit point� atas kepura-puraan tersebut meski gelar perkara itu sesungguhnya tidak boleh terbuka, apalagi menghadirkan pihak terlapor.

Ferdinand menilai, publik sudah tahu bahwa Istana juga sedang pura-pura menuding dengan isu agar umat Islam tidak jadi turun ke jalan karena merasa ditunggangi aktor politik. �Tudingan yang melecehkan semangat umat Islam dalam membela aqidah yang diyakininya,� tegas Ferdinand.

Kata Ferdinand, setelah aksi 4 November 2016, Istana kembali mengeluarkan tudingan adanya aktor politik yang menunggangi aksi sehingga berakhir ricuh.

�Istana pura-pura menuding untuk cuci tangan. Padahal publik sangat tahu bahwa andai Istana tidak meremehkan dan tidak mengabaikan aksi, maka sangat mungkin aksi akan bubar dengan baik. Dengan demikian justru sikap Istana lah yang mengakibatkan aksi kemudian jadi ricuh,� tandas Ferdinand.

Tak hanya, kata Ferdinand, Istana adalah simbol negara, suaranya mewakili negara, jangan sampai Istana dijadikan pabrik fitnah dan sarang penebar isu.

�Kehormatan Istana harus dijaga dengan cara apapun. Istana harusnya menjadi sumber kejujuran bukan sumber kebohongan. Jangan sampai rakyat kesulitan dan harus mengais kejujuran dari Istana kecuali memang Istana kini dijadikan ruang kepura-puraan yang dipimpin �presiden pura-pura� atau �pura-pura presiden�,� pungkasnya. SUMBER (it)

Fahri Hamzah: Jika tak Terbukti, Justru Presiden yang Ditunggangi

Berita Hangat Kuku - Pernyataan Presiden Jokowi tentang aktor politik yang menunggangi Aksi Damai 4/11 harus diklarifikasi. Sebab lembaga kepresidenan harus hati-hati membuat pernyataan yang bisa memicu politik nasional yang semakin tidak kondusif. Siapa yang sebetulnya menunggangi siapa?

Demikian diungkapkan Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah menanggapi pernyataan Presiden Jokowi yang menuding aksi umat Islam 4/11 ditunggangi aktor politik. Presiden Jokowi mengatakan hal itu usai menggelar rapat terbatas di Istana Merdeka.

�Tuduhan presiden ini bisa berbalik, jika tidak punya bukti bahwa sebetulnya presiden yang ditunggangi. Presiden diduga ditunggangi oleh mereka yang sejak awal punya masalah hukum,� papar Fahri Hamzah melalui pesan tertulis, Senin (7/11/2016).

Akibat semua itu, menurut Fahri, menjadi penyebab sandera kepada aparat penegak hukum di sekitar presiden. Karena para aparat penegak hukum itu menjadi tempat berlindung para terduga melakukan pidana dan korupsi.

Fahri Hamzah balik menuding tuduhan presiden kepada aktor politik menunggangi jutaan massa rakyat adalah tidak berdasar. Sebab, menurut Fahri, adalah jauh lebih mudah menunggangi seorang presiden daripada sejuta massa aksi.

�Sekarang, Presiden hanya perlu melakukan klarifikasi. jika tidak maka sama saja presiden hanya menabur angin. Siapa yang menabur angin pasti akan menuai badai,� papar Fahri.

Seperti diketahui, aksi demo umat Islam yang diperkirakan melibatkan sekitar 2,3 juta orang pada Jumat (4/11/2016) relatif berlangsung damai hingga sekitar pukul 19.30. Namun, usai lepas sholat Isya, terjadi kericuhan di ujung utara jalan Merdeka Barat.

Polisi menembakkan gas air mata kepada para peserta unjuk rasa yang berada beberapa meter dari halaman istana. Saat itu sebenarnya tengah berlangsung pertemuan antara Wakil Presiden Jusut Kalla dengan sejumlah ulama yang ikut aksi unjuk rasa. SUMBER (ts)

Penista Agama Tidak Diadili, Instabilitas Sosial Memuncak

Berita Hangat Kuku - Lambatnya proses penanganan hukum oleh aparat kepolisian terhadap Gubernur Non Aktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam dugaan kasus penistaan agama, membuat kondisi sosial bangsa semakin tidak stabil.

Mencermati persoalan ini, mantan Tenaga Ahli Kementerian Koordinator Bidan Kemaritiman (Kemenko Maritim), Abdulrachim Kresno mengatakan keterlambatan penanganan hukum tersebut telah menjadikan isu berkembang secara liar dan tidak lagi fokus pada subtansi agar Ahok diadili dimuka hakim.

�Gara gara hukum tidak ditegakkan, maka terjadi instabilitas sosial, Presiden menuding demo tunggangan, peng upload video Ahok diancam dilaporkan, Ahmad Dani juga dilaporkan. Ini buah dari kegagalan hukum,� katanya Senin (7/11)

Kasus ini ujarnya, sengaja dibiarkan liar agar mampu membiaskan permasalah pokok yaitu dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok.

Adapun terkait pengupload video Ahok yaitu Buni Yani, menurut Abdulrachim, tidak layak sama sekali dilaporkan kepada kepolisian. Alasannya, video yang berpotensi penistaan agama tersebut diperoleh Buni Yani dari Website pemerintah Provinsi Jakarta.

Kemudian video itu merupakan bukan Video ekslusif dan rahasia, karena video yang dimaksud diucapkan oleh pejabat publik dimuka publik atau secara terbuka, sehingga mempublikasi video tersebut tidak bersinggungan dengan pidana sama sekali.

�Bila Buni Yani diperiksa polisi, maka tim buzzer Ahok yang membuat panas suasana juga harus diperiksa polisi,� pungkasnya. SUMBER (akt)

Buya Yunahar: Mau Apalagi Presiden Bertemu Muhammadiyah?

Berita Hangat Kuku - Setelah hari ini menyambangi kantor PBNU, Presiden Joko Widodo akan bersilaturrahmi ke kantor PP Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat, besok, (Selasa, 8/11).

"Ya, betul jam 10," jelas Ketua PP Muhammadiyah Prof. Yunahar Ilyas saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL malam ini.

Dia belum tahu apa agenda pertemuan tersebut.

"Enggak tahu tuh. Lihat besok saja," jelasnya.

Prof. Yunahar malah sedikit mempertanyakan kunjungan Jokowi besok. Karena baru pada hari Selasa lalu (1/11) Muhammadiyah diundang ke Istana bersama NU dan MUI.

Pertemuan tersebut membahas soal kasus penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki T. Purnama.

"Mau apalagi? Tapi dalam Islam, tamu harus dihormati. Apalagi ini Presiden. Ya (akan) diterima," ucap Buya Yunahar, demikian ia akrab disapa.

Kalau besok tetap akan membahas Ahok, dia menambahkan, pihaknya akan menekankan lagi proses hukum harus dijalankan dengan jujur, adil dan aspiratif. Selain itu, aspirasi umat harus didengarkan. SUMBER (rm)

K.H. Didin Hafidhuddin: Sebut Ahok tak Hina Al Quran, Tulisan Buya Syafii Tendensius & Menyakiti Perasaan MUI

Berita Hangat Kuku - Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, K.H. Didin Hafidhuddin, menanggapi tulisan mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, Buya Syafii Maarif.

Menurut dia, tulisan Buya sangat tendensius dan menyakiti perasaan para pengurus MUI termasuk dirinya pribadi.

Tulisan Buya yang dimaksudnya adalah yang isinya membela pidato dari Gubernur DKI Jakarta, Basuki Purnama (Ahok), di Kepulauan Seribu pada akhir September lalu. Pidato itu dianggap banyak orang berisi penistaan terhadap ajaran Islam.

Didin mengatakan, sudah mendengar dan membaca langsung pernyataan Ahok. MUI pun sudah mendiskusikan secara mendalam perkara pidato yang kontroversial itu.

"Pengurus MUI tidak ada yang penjilat apalagi mengeluarkan fatwa murahan," tegasnya.

Dia melanjutkan, Buya khawatir MUI tidak berlaku adil kepada Ahok. Sementara, Buya sendiri tidak adil kepada MUI.

"Jadi jangan asal menuduh," ucap Didin.

Ia pun menegaskan, demonstran yang meminta penegakan hukum atas Ahok telah melaksanakan aksi damai dan ikut serta dalam demonstrasi itu dengan biaya sendiri.

"Tidak ada yang merekayasa selain panggilan aqidah Islamiyyah. Keyakinan pada kesucian Al Quran-lah yang menggerakkan mereka. Mohon maaf Buya," tutupnya. SUMBER (rm)

Pengamat: Persepsi Publik Jokowi Melindungi Ahok, Bisa Saja Jokowi Diusir Warga seperti Ahok

Berita Hangat Kuku - Rakyat bisa saja mengusir atau menolak kunjungan (blusukan) Presiden Joko Widodo, sebagaimana warga Jakarta mengusir Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), karena Jokowi dianggap melindungi penista agama.

Peringatan tersebut disampaikan pengamat politik Muslim Arbi kepada intelijen (07/11). �Persepsi publik saat ini, Jokowi melindungi Ahok si penista agama Islam. Bisa saja saat blusukan Jokowi diusir warga,� kata Muslim Arbi.

Muslim juga mengkhawatirkan kebencian umat Islam bisa mengarah ke PDIP yang terkesan sangat bersikeras membela Ahok. �Ada kekhawatiran kemarahan rakyat ke PDIP, dan tanda-tanda itu sudah terlihat di Jakarta,� beber Muslim.

Kata Muslim, saat ini, tingkat kepercayaan rakyat kepada Jokowi semakin turun setelah Jokowi tidak mau menerima utusan demonstran pada 4 November 2016. �Para ulama, habaib, kiai, ustadz tak ditemui Presiden Jokowi. Padahal mereka ini panutan rakyat yang punya massa jelas,� jelas Muslim.

Terkait soal proses hukum Ahok, Muslim juga mengingatkan, jika dalam keputusan hukum Ahok dinyatakan tidak terbukti melakukan penistaan agama, rakyat akan menyimpulkan bahwa tidak ada penegakan hukum di Indonesia. �Hukum tumpul ke atas tajam ke bawah,� tegas Muslim.

Diberitakan sebelumnya, Gubernur DKI non aktif Basuki Tjahaya Purnama mendatangi Gedung Bareskrim Polri di Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan (07/11). Ahok diperiksa sebagai bagian dari penyelidikan atas laporan penistaan agama yang diperintahkan Presiden Jokowi untuk diselesaikan secara cepat dan transparan.

Soal target proses hukum Ahok, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigjen Pol Agus Rianto, menegaskan bahwa proses hukum terhadap Ahok sama sekali bukan atas desakan massa. �Kami tidak bermain politik oleh karena itu kami tidak berharap bisa terikut dengan ranah politik�, tegas Agus seperti dikutip bbc (07/11). SUMBER (it)