Keresahan Meluas karena Nistakan Islam, Ini Tanggapan Prabowo Subianto

Berita Hangat Kuku - Ketua Pembina partai Gerindra Prabowo. Subianto menilai wajar aksi damai Bela Isla II Jum'at lalu. Menurutnya, aksi damai tersebut adalah bagian untuk mendapatkan keadilan atau kepastian hukum.

"Namun setiap tindakan harus dilakukan dengan ketertiban dan tanggung jawab. Kita menghargai tuntutan yang wajar untuk keadilan hukum," tulisnya, di akun Twitter miliknya.

Manyan Danjen Kopassus ini menilai unjuk rasa adalah bagian dari demokrasi yang dijamin oleh UUD 1945. Unjuk rasa juga hak konstitusional setiap warga negara.

Ia menghimbau ke aparat hukum agar persoalan penistaan agama Islam oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok segera diselesaikan. Karena penistaan agama oleh Ahok menurutnya sudah sangat meresahkan.

"Karena itu saya pun menganjurkan agar aparat penegak hukum segera melakukan proses hukum, mengingat keresahan masyarakat sudah meluas."

Prabowo tidak ingin hal demikian beralarut. Pasalnya, jika masih saja berlarut-larut, makan potensi ke depan justru akan merugikan kepentingan negera.

"Kita tidak menginginkan adanya konflik yang merugikan kepentingan nasional. Kita semua bersaudara." (vi)

Diduga Lecehkan Presiden, Ahmad Dhani: Justru Saya Difitnah

Berita Hangat Kuku - Musikus papan atas Ahmad Dhani mengaku dirinya difitnah dalam kasus dugaan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo. "Ini jelas fitnah," kata Ahmad Dhani dalam jumpa pers di rumah Ahmad Dhani di Pondok Indah, Jakarta Selatan, Senin, 7 November 2016

Sebelumnya, Achmad Dhani dilaporkan oleh dua organisasi pendukung Presiden Joko Widodo, Laskar Rakyat Joko Widodo (LRJ) dan Pro Jokowi (Projo), karena dianggap melecehkan Presiden Jokowi dengan ucapan yang tidak senonoh dalam aksi demo 4 November 2016.

Kuasa hukumnya, Ramdan Alamsyah, mengatakan pernyataan Dhani dalam demo besar itu telah diputarbalikkan oleh pihak lain. "Kami temukan ada akun Facebook dengan nama Indra Tan yang mengaku sebagai Ahokisme, menyebutkan Ahmad Dhani harus menjadi tersangka," kata Ramdan.

Ramdan menunjukkan bukti print akun Facebook itu. Menurut pengacara ini, akun tersebut mengutip perkataan Ahmad Dhani seolah-olah jelas melecehkan dan menyebut Presiden Jokowi dengan nama-nama binatang.

"Penggalan-penggalan video yang tidak sempurna dan viral tulisan dari saudara Indra Tan kami temukan tidak sesuai dengan aslinya," kata Ramdan.

Ketua Umum LRJ Riano Oscha melaporkan Ahmad Dhani ke Polda Metro Jaya, Senin dinihari, 7 November 2016, pukul 01.20 WIB. Menurut Riano, pihaknya membawa bukti video berisi ucapan Dhani tersebut.

Menurut Ramdan, tidak ada satu pun kata "Jokowi" dalam video asli ucapan Ahmad Dhani saat demo 4 November 2016. Lebih lanjut, pihaknya akan balik melaporkan Indra Tan ke kepolisian besok pagi dengan Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang ITE. SUMBER (tp)

TNI: Apabila Tidak Ada Resolusi Jihad, Mungkin Kita Tidak Pernah Merdeka sampai Sekarang

Media Dakwah - Asisten Teritorial Panglima TNI Mayor Jenderal TNI Wiyarto berpendapat, resolusi jihad sangatlah erat hubungannya dengan Hari Pahlawan 10 November. Menurutnya, sejarah merebut kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bisa dicapai dengan semangat fisabilillah dan pengabdian yang tinggi dari para ulama dan santri yang telah berjuang untuk merebut kemerdekaan yang dinikmati sampai hari ini.

�Mungkin tidak akan pernah ada Hari Pahlawan 10 November, apabila tidak ada Resolusi Jihad, dan mungkin kita tidak pernah merdeka sampai sekarang,� kata Wiyarto dalam siaran pers yang diterima Republika, Senin (7/11).

Menurut dia, semangat para kiai dan para santri tersebut sudah selayaknya dijadikan contoh untuk tetap bersama-sama menjaga NKRI. Apalagi Indonesia sudah sangat dikenal dunia sebagai negara Islam terbesar yang sangat demokratis, serta memiliki kesopanan dan kesantunan.

Maka dari itu, umat Islam Indonesia harus terus bisa bergandengan tangan dan bersilahturahmi untuk menjaga NKRI dan Ukhuwah Islamiyah. Sehingga, persatuan bangsa Indonesia bisa kokoh dan tak bisa dihancurkan. "Tetap jaga persatuan bangsa dan jangan sampai terjadi sesuatu yang dapat menghancurkannya,� kata Wiyarto. [rol]

IPW: Presiden Harus Tunjuk Hidung Pihak yang Disebut Provokator Politik

Berita Hangat Kuku - Presiden Joko Widodo diharapkan bisa bertindak cepat bilamana mencium upaya-upaya para pihak yang ingin memecah belah bangsa Indonesia. Jangan malah menebar isu yang macam-macam ke masyarakat.

�Jika Presiden mencium hal ini (pemecah belah bangsa) sebaiknya tunjuk hidung saja atau tangkap orang tersebut dan proses secara hukum,� tegas Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane saat dihubungi, Senin (7/11).

Sebetulnya untuk menjaga persatuan dan keutuhan bangsa, sambung dia, bukan hanya kewajiban Jokowi. Kata Neta, siapapun orangnya tentu tidak boleh mentolerir pihak-pihak yang hendak memecah belah bangsa.

�Karena kita sudah sepakat, di bawah NKRI dengan Pancasila sebagai ideologi dan UUD 1945 sebagai konstitusinya,� jelasnya.

Siang tadi, saat memberikan pengarahan kepada TNI, Jokowi memang menyinggung soal langkah-langkah oknum tertentu yang ingin memecah belah bangsa Indonesia.

Jokowi sendiri tampak menggebu-gebu, intonasi bicaranya pun agak tinggi.

�Sebagai Panglima Tertinggi TNI, saya telah memerintahkan agar tidak mentolerir gerakan yang ingin memecah belah bangsa, mengadu domba bangsa dengan provokasi dan politisasi,� ujar Jokowi di Lapangan Markas Besar TNI AS, Jakarta. SUMBER (akt)

Pesan buat Jokowi: Jangan Dekati Umat Islam Pas Kisruh, Saat Aman Berkarib dengan Cukong Cina

Berita Hangat Kuku - Pasca aksi massa 4 November, Presiden Joko Widodo kembali bertemu dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Jika sebelumnya Jokowi mengundang tokoh NU ke Istana, kini giliran Jokowi yang menyambangi kantor PBNU (07/11).

Terkait kunjungan Jokowi ke PBNU, wartawan senior Edy A Effendi menyampaikan sejumlah pesan kepada Presiden Jokowi.

�Ingat Pak @jokowi jangan dekati umat Islam pas ada kisruh saja. Pas lagi aman, Anda berkarib-karib dengan para cukong Cina. Gak jelas blas,� tegas Edy di akun Twitter @eae18.

Edy juga mengingatkan bahwa silaturahmi Jokowi ke PBNU secara tidak langsung akan membenturkan beberapa kelampok umat Islam. �Dengan silaturahmi ke PBNU struktural, Pak @jokowi secara tak langsung akan benturkan beberapa kelompok umat Islam lain. Ini berbahaya. Umat Islam Indonesia ini tak hanya dari kelompok NU saja. Pak @jokowi gak peka banget. NU sendiri pecah,� tegas @eae18.

Menurut Edy, di dalam NU sendiri ada PBNU struktural dan NU Kultural. �Pak @jokowi ndekati PBNU struktural dan abai pada umat NU kultural, yang juga berbeda pandangannya dengan PBNU struktural. Pak @jokowi tak melihat, bahwa umat Islam itu tak hanya kubu PBNU struktural. Banyak umat lain yang perlu diajak dialog,� ungkap @eae18.

Sindiran keras juga dilontarkan Edy. �Pak @jokowi mau cium tangannya Megawati. Ayo cium tangan Abah @HabibluthfiYahya, Mbah Maimoen Zubair, Habib Syaikhon Bin Musthofa Al Bahar,� tulis @eae18.

Sebelumnya, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj menolak stigma bahwa aksi 4 November ditunggangi oleh kelompok tertentu.

�Tidak tepat untuk menstigma bahwa aksi damai 4/11 ditunggangi oleh kelompok-kelompok tertentu. Lebih bijaksana bagi semua pihak hendaknya mengambil pelajaran dari aksi damai 4/11 tersebut,� kata Said Aqil membacakan pernyataan sikap PBNU kepada wartawan, di Kantor PBNU, Jakarta Pusat (07/11). SUMBER (it)

Munarman: �Gelar Perkara Terbuka� Didesain untuk Pertontonkan di TV bahwa Ahok tidak Bersalah

Berita Hangat Kuku - Juru Bicara Front Pembela Islam (FPI) Munarman menyoal gelar perkara kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang dilakukan secara terbuka.

�Gelar perkara kasus penistaan agama Ahok dilakukan terbuka. Saksi dan ahli yang diminta pendapat 70 persen pendapatnya bela Ahok, 30 persen menyatakan Ahok melanggar. Ini polisi bekerja seperti pengacara Ahok. Kita yang melaporkan dituntut berperan sebagai jaksa penuntut,� tegas Munarman (07/11).

Munarman mengungkapkan kekhawatiran, gelar perkara terbuka di-design untuk mempertontonkan di depan publik bahwa Ahok tidak bersalah.

�Gelar perkara terbuka didesign untuk mempertontonkan di TV bahwa Ahok tidak bersalah. Di mana, kontruksi pertanyaan dibuat untuk menilai sikap MUI. Selain itu untuk menilai apakah perbuatan Ahok sengaja atau tidak, dan bagaimana secara hukum Islam kalau orang sudah minta maaf. Konstruksi pertanyaan jelas untuk meringankan ahok..,� beber Munarman.

Menurut Munarman, dalam gelar perkara terbuka kasus Ahok, polisi jadi pembela sekaligus berperan sebagai forum pengadilan. �Jadi lembaga pengadilan dibubarkan saja karena sudah tidak diperlukan lagi. Cukup diselesaikan di forum gelar perkara polisi,� tegas Munarman.

Tak hanya itu, Munarman menilai, Presiden Jokowi yakin Ahok akan bebas, sehingga berani memerintahkan gelar perkara terbuka. �Presiden yakin Ahok bebas dengan keterangan yang diberikan oleh para ahli yang diduga bayaran tersebut. Makanya berani memerintahkan polisi gelar perkara terbuka,� pungkas Munarman.

Sebelumnya, dalam jumpa pers Buni Yani di Jakarta (07/11), Munarman menyebut tidak ada persoalan digunakan tidaknya kata �pakai� saat Ahok bicara di Kepulauan Seribu. Munarman menegaskan, substansinya tetap sama yaitu penghinaan terhadap kitab suci.

�Dibohongi (surat) Al Maidah, yang menyatakan itu artinya Al Maidah yang bohong. Kalau �pakai� artinya (surat) Al Maidah itu alat untuk melakukan kebohongan. Sama saja dengan menuduh Alquran alat kebohongan, nggak ada beda sebenarnya,� tegas Munarman. SUMBER (it)

Mantan Relawan Jokowi: �Gelar Perkara Terbuka� Skenario Istana Bebaskan Ahok

Berita Hangat Kuku - Pihak Istana meminta �gelar perkara terbuka� kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) patut diduga bagian dari skenario �kepura-puraan� Istana untuk meloloskan cagub DKI petahana itu dari jerat hukum.

Penegasan itu disampaikan mantan Relawan Jokowi, Ferdinand Hutahean kepada intelijen (07/11). �Ujungnya sudah bisa ditebak, bahwa Ahok akan dinyatakan tidak terbukti menista agama dan kasusnya tidak layak dinaikkan statusnya ketingkat penyidikan,� tegas Ferdinand.

Menurut Ferdinand, Ahok akan dapat �credit point� atas kepura-puraan tersebut meski gelar perkara itu sesungguhnya tidak boleh terbuka, apalagi menghadirkan pihak terlapor.

Ferdinand menilai, publik sudah tahu bahwa Istana juga sedang pura-pura menuding dengan isu agar umat Islam tidak jadi turun ke jalan karena merasa ditunggangi aktor politik. �Tudingan yang melecehkan semangat umat Islam dalam membela aqidah yang diyakininya,� tegas Ferdinand.

Kata Ferdinand, setelah aksi 4 November 2016, Istana kembali mengeluarkan tudingan adanya aktor politik yang menunggangi aksi sehingga berakhir ricuh.

�Istana pura-pura menuding untuk cuci tangan. Padahal publik sangat tahu bahwa andai Istana tidak meremehkan dan tidak mengabaikan aksi, maka sangat mungkin aksi akan bubar dengan baik. Dengan demikian justru sikap Istana lah yang mengakibatkan aksi kemudian jadi ricuh,� tandas Ferdinand.

Tak hanya, kata Ferdinand, Istana adalah simbol negara, suaranya mewakili negara, jangan sampai Istana dijadikan pabrik fitnah dan sarang penebar isu.

�Kehormatan Istana harus dijaga dengan cara apapun. Istana harusnya menjadi sumber kejujuran bukan sumber kebohongan. Jangan sampai rakyat kesulitan dan harus mengais kejujuran dari Istana kecuali memang Istana kini dijadikan ruang kepura-puraan yang dipimpin �presiden pura-pura� atau �pura-pura presiden�,� pungkasnya. SUMBER (it)